Mails-World – Sebuah kabar mengejutkan datang dari arena persaingan teknologi global, di mana Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi mencabut larangan ekspor software desain chip oleh perusahaan-perusahaan dari negaranya ke China. Keputusan signifikan ini diumumkan pada Kamis, 3 Juli 2025, menandai sebuah perkembangan penting dalam hubungan dagang kedua negara adidaya.
Pencabutan kebijakan pembatasan ekspor Electronic Design Automation (EDA), atau perangkat lunak desain semikonduktor, ini terungkap melalui keterangan resmi yang didistribusikan oleh Biro Industri dan Keamanan (Bureau of Industry and Security/BIS) dari Departemen Perdagangan AS kepada sejumlah vendor kunci. EDA sendiri merupakan teknologi krusial yang esensial dalam proses desain, pengujian, hingga validasi chip elektronik.
Sebelumnya, pada akhir Mei 2025, pemerintah AS telah memberlakukan syarat lisensi ketat bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang ingin mengekspor teknologi vital ini ke China. Kebijakan tersebut didasari argumen bahwa China memanfaatkan teknologi chip untuk tujuan militer, sekaligus untuk memacu pertumbuhan ekonominya agar menjadi pesaing yang lebih kuat di berbagai sektor industri global.
Namun, hanya berselang sekitar enam pekan setelah diberlakukan, aturan pembatasan tersebut kini telah dicabut oleh BIS. Surat edaran resmi dari BIS, yang telah diterima oleh vendor-vendor EDA terkemuka seperti Synopsys, Siemens, dan Cadence Design System, secara jelas menyatakan bahwa kontrol ekspor atas produk-produk mereka ke China telah berakhir. Synopsys, dalam keterangannya, mengonfirmasi bahwa pada 2 Juli, mereka menerima surat dari BIS yang membatalkan pembatasan ekspor ke China, yang semula dimuat dalam surat tertanggal 29 Mei 2025, dengan efek segera berlaku.
Di sisi lain, Siemens menyatakan bahwa larangan BIS tersebut awalnya ditetapkan pada 23 Mei 2025, sebelum akhirnya dicabut pada 3 Juli 2025. Uniknya, BIS tidak memberikan penjelasan resmi mengenai alasan di balik keputusan pencabutan larangan ini. Namun, mengutip laporan Toms Hardware, kebijakan larangan ekspor EDA ini sejatinya merupakan respons AS terhadap pembatasan ekspor logam tanah jarang yang diberlakukan oleh China, sebuah material yang sangat penting bagi industri dan pertahanan AS.
Pencabutan batasan ekspor EDA ini terjadi setelah tercapainya kesepakatan penting pada pekan sebelumnya, di mana AS berkomitmen untuk mengizinkan penjualan software pengembangan chip, pengiriman etana, hingga mesin pesawat. Komitmen ini akan ditepati apabila China memenuhi janjinya untuk mempercepat izin ekspor material penting bagi AS, sebuah laporan yang dihimpun KompasTekno dari The Register pada Jumat, 4 Juli 2025.
AS blokir DeepSeek
Meskipun larangan ekspor EDA telah dicabut, ketegangan geopolitik antara AS dan China belum sepenuhnya mereda. Kedua negara terus memanfaatkan pengaruhnya untuk menetapkan pembatasan, termasuk melarang teknologi kompetitor masuk ke wilayahnya. Sebagai contoh, pada Maret 2025 lalu, AS mengambil langkah tegas dengan memblokir akses ke chatbot AI asal China, DeepSeek, pada perangkat milik pemerintah mereka.
“Untuk membantu menjaga sistem informasi Departemen Perdagangan aman, akses ke AI China baru, DeepSeek, secara umum dilarang di semua GFE (Government Furnished Equipment atau peralatan yang disediakan oleh pemerintah),” demikian bunyi potongan pesan yang dikirimkan melalui e-mail kepada para pegawai, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Reuters. Pesan tersebut juga menegaskan, “Jangan mengunduh, melihat, atau mengakses aplikasi apapun, baik aplikasi desktop atau situs web yang berkaitan dengan DeepSeek.”
Hingga saat ini, Departemen Perdagangan belum memberikan tanggapan resmi terkait kebijakan tersebut, sehingga sanksi yang akan diberikan bagi pegawai yang melanggar masih belum diketahui. Larangan terhadap DeepSeek ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, aplikasi tersebut telah lebih dulu dilarang di Kantor Administrasi Kepala DPR AS, di mana pegawai dilarang menginstal aplikasi DeepSeek di smartphone, komputer, atau tablet yang masuk dalam inventarisasi pemerintah. Larangan serupa juga berlaku di Badan Pertahanan AS (Pentagon), Angkatan Laut, serta NASA.
Lebih lanjut, pemerintah federal AS juga tengah menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) yang akan secara tegas melarang penggunaan DeepSeek di seluruh wilayahnya. RUU tersebut bahkan mencakup ancaman hukuman berupa bui dan denda, baik bagi individu maupun korporasi yang melanggar.
